Belanja Pemerintah Harus Dinikmati Rakyat
Kamis, 30 Mei 2013 – 13:42 WIB
Sedangkan mahasiswa yang ketiga, memfoto copy semua text book yang diwajibkan dengan biaya Rp 1 juta. Setelah ujian, ternyata mahasiswa pertama gagal, mahasiswa kedua sebagian mata kuliah saja yang lulus, sementara mahasiswa yang ketiga lulus semua.
Baca Juga:
Menurut Azwar Abubakar, pengeluaran dan peruntukan ketiga mahasiswa itu masuk kategori WTP, karena membelanjakan uangnya dengan benar dan dengan kuitansinya lengkap. Tetapi kalau dilihat dari segi akuntabilitasnya, hanya mahasiswa ke-3 yang akuntabel, karena hasilnya sesuai tujuan yang diinginkan, yakni lulus ujian.
“Jadi WTP saja tidak cukup. Untuk mengetahui manfaat yang optimal bagi rakyat, harus diukur akuntabilitasnya,” ucapnya.
Terkait dengan perumpamaan ketiga mahasiswa tersebut, politisi PAN ini mengajak para kepala daerah agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah tidak sekadar formalitas.
JAKARTA--Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting bagi instansi pemerintah. Tetapi, menurut
BERITA TERKAIT
- WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana Bahas Isu Ini dengan Presiden Dewan Air Dunia
- ICTR: Perdagangan Karbon Harus Sesuai Hukum dan Menjaga Kedaulatan Negara
- Bambang Soesatyo Kukuhkan Pengurus Besar PRSI
- Aparat Gabungan Amankan Homeyo, Pesawat Sipil Kembali Beroperasi di Bandara Pogapa
- Manfaatkan Dunia Digital untuk Berdagang, Belajar, dan Share Informasi
- 5 Berita Terpopuler: Daftar Verval Honorer BKN Keluar, yang Non-Database Jangan Berharap, soal PPPK Part Time Bagaimana?