Beri Kuliah Umum di Korea, Misbakhun Paparkan Ikhtiar Jokowi

Beri Kuliah Umum di Korea, Misbakhun Paparkan Ikhtiar Jokowi
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Keimyung, Daegu, Koera Selatan. Foto: dokumentasi pribadi for JPG

jpnn.com, DAEGU - Keimyung University di Korea Selatan menghadirkan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun untuk menyampaikan kuliah umum, Jumat (25/5). Dalam kuliah umum yang digelar di Keimyung University di Daegu, legislator Golkar ini mempromosikan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misbakhun dalam forum bertitel General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia itu menyampaikan materi berjudul Indonesia on Jokowi Presidency Era. Di hadapan sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University, Misbakhun menyatakan bahwa Presiden Jokowi mengusung Nawacita demi meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Jokowi lantas menggenjot program-program prorakyat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan, red),” ujar Misbakhun sebagaimana dikutip JawaPos.Com.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menjelaskan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran itu untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin demi mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

"Tercatat anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 158,4 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial," paparnya.

Pada 2018, urai Misbakhun, pemerintah Indonesia juga menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu naik dari 1,26 juta KPM pada tahun lalu.

Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar pada 2017 untuk 6 juta KPM, pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta KPM. “Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan termasuk biaya pendidikan,” sebutnya.

Sedangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencakup 92,4 juta jiwa pada 2018. Jumlah itu mengalami peningkatan 5,2  persen dibanding 2017 sebanyak 86,4 juta jiwa.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, Presiden Jokowi mengusung Nawacita dan program prorakyat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News