Bertemu DPRD, Honorer K2 Ajukan 6 Tuntutan, Ada soal Afirmasi Pendidikan 

4. Selesaikan honorer K2 yang statusnya magang, padahal sebenarnya adalah honorer K2 dan datanya tercatat di database BKN.

5. Dimohon kepada pemerintah daerah dan pusat harus tegas, konsisten, konsekuen dalam menentukan keputusan agar hak warga negara (khususnya honorer K2) tidak tertindas.

"Pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk membuktikan mana yang fakta dan mana yang memanipulasi data.

6. Bantu perjuangkan seluruh honorer K2 untuk mendapatkan haknya menjadi ASN, dengan dibuatnya peraturan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami butuh solusi untuk macam -macam permasalahan yang ada di dalam honorer K2," pungkas Rahmat. (esy/jpnn)