Biaya Politik 2014 Tetap Mahal

Menurut Arif, satu-satunya cara yang masih mungkin dilakukan adalah mendorong dibuatnya peraturan KPU yang mengharuskan pembiayaan parpol dilaporkan secara transparan dan terbuka secara berkala. "Masa kampanye ini kan dimulai 16 bulan sebelum pemilu. Laporan belanja kampanye bisa dilakukan setiap empat atau lima bulan sekali kepada KPU dan diumumkan kepada publik. Biar parpol tidak aneh-aneh," tutur politikus PDIP itu.

Laporan parpol tersebut dibuat di setiap level, mulai nasional (pusat), provinsi, sampai kabupaten dan kota. "Hanya cara ini yang paling dimungkinkan," tegas Arif.

Saat pembahasan RUU Pemilu, PDIP termasuk yang ngotot meminta adanya pembatasan dana belanja kampanye caleg. "Sekarang ini belanja pribadi tidak terkontrol," cetusnya. (dyn/pri/c9/ari)