Bicara di Forum Pengurangan Risiko Bencana PBB, Puan: Sekarang Saatnya Bertindak

Puan menyebut, melalui fungsi parlemen maka dapat dilakukan berbagai penguatan politik.

“Seperti memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak: pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” paparnya.

“Untuk memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana, dan untuk memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana,” sambung Puan.

Tak hanya itu, berbagai upaya di tingkat internasional pada pengurangan risiko bencana disebut harus dibarengi dengan penguatan fondasi internal negara.

Menurut Puan, fondasi internal negara perlu diarahkan diarahkan dalam membangun kedaulatan pangan, industri ramah lingkungan, optimalisasi energi baru dan terbarukan, serta pembangunan berwawasan ketahanan menghadapi bencana.

“Implementasi tiga agenda transformatif yakni Sendai Framework on Disaster Risk Reduction (SFDRR), SDGs dan Paris Agreement di tingkat nasional maupun global, membutuhkan konsistensi, sinergi dan koordinasi di setiap tingkatan (at all level),” terangnya.

“Kebutuhan pelibatan multipihak menjadi semakin mengemuka: DRR is every one business,” imbuh Puan.

Puan pun menegaskan, DPR RI siap bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan resiko bencana. Apalagi tantangan ke depan juga tidak akan semakin mudah.