Bicara Otonomi Khusus, ART: Freeport Harus Dipimpin Orang Papua

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) mendorong agar pemerintah memberi ruang bagi putra-putri Papua untuk memimpin PT Freeport Indonesia.

Dia mengatakan UU Otsus Papua memiliki kekhususan di mana daerah diberikan kewenangan oleh negara mengurus daerahnya secara utuh.

Kewenangan itu mulai soal penggunaan anggaran dan pelibatan putra-putri Papua dalam mengisi jabatan struktural yang ada di instansi-instansi pemerintahan.

"Begitu pula dalam hal perekrutan tenaga kerja di sebuah perusahaan, seperti Freeport, inilah yang harus diberikan ruang sehingga mereka bisa bekerja untuk menghidupi keluarga," ucap Rachman di Jakarta, Rabu (28/9).

Dia meyakini konflik tidak akan ada lagi jika diberikan ruang untuk orang Papua untuk berbuat di daerahnya.

"Saya melihat tingkat kemiskinan Saudara-saudara saya yang di ujung timur sana sangat memprihatinkan," ucap senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

Oleh karena itu, dia menilai sudah saatnya putra-putri Papua diberi ruang untuk berkiprah dan berkarya dengan tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat, termasuk dalam memimpin Freeport.

"Jika presiden freeport dipimpin orang Papua, insyaallah Papua akan bisa berbenah diri dari sisi perbaikan kehidupan sosial mereka," ujar pria yang beken disapa dengan inisial ART itu.