BIN: HTI Bukan Ormas Islam, Tapi Gerakan Politik
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem khilafah," terang BG, sapaan akrabnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/5).
Dia menilai, HTI bukan gerakan dakwah seperti ormas Islam kebanyakan.
"Namun, gerakan politik," tambah pria 57 tahun itu.
BG menambahkan, HTI dilarang di banyak negara. Termasuk negara yang penduduknya mayoritas muslim.
"Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan," beber mantan Wakapolri itu.
Karena itu, BG menilai pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan kepentingan nasional.
Yakni, eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
- Survei LPI: Mayoritas Publik Apresiasi Kinerja Kepala BIN Terkait Tim Voli BIN dan STIN BIN di Proliga 2024
- Jenderal (Purn) Budi Gunawan Optimistis Tim Voli Putra dan Putri BIN Menjuarai Proliga 2024
- Demo soal Kepala BIN Budi Gunawan Dibubarkan Pria Tak Dikenal
- Pemerintah Perlu Bentuk Regulasi yang Membatasi Penyebaran Ideologi HTI
- HTI Ternyata Belum Tumbang, Ini Pengakuan Mantan Anggotanya
- Pengelola TMII Buka Suara Soal Dugaan HTI Bikin Acara di Teater Tanah Airku