BIN: HTI Bukan Ormas Islam, Tapi Gerakan Politik

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem khilafah," terang BG, sapaan akrabnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/5).
Dia menilai, HTI bukan gerakan dakwah seperti ormas Islam kebanyakan.
"Namun, gerakan politik," tambah pria 57 tahun itu.
BG menambahkan, HTI dilarang di banyak negara. Termasuk negara yang penduduknya mayoritas muslim.
"Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan," beber mantan Wakapolri itu.
Karena itu, BG menilai pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan kepentingan nasional.
Yakni, eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
- Pantau Pelaksanaan May Day di Mabes TNI, Menko Polkam: Sejauh Ini Berjalan Lancar
- Tren Karhutla Menurun, Menhut Raja Juli: Bangga, Tetapi..
- Menko Polkam Singgung Modifikasi Cuaca dan Water Bombing Untuk Tekan Karhutla
- BG Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Ormas Bermodus Premanisme
- Ultimatum Menko Polkam: Jangan Sampai Karhutla Terjadi di Riau
- Menindaklanjuti Pertemuan Bilateral, Menko Polkam BG Rapat Bahas Implementasi Batas Maritim