Bioskop Indonesia Mulai Sepi Film Hollywood

Sengkarut masalah film impor itu berawal dari pengaduan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang dimotori sineas nasional Deddy Mizwar pada awal tahun lalu. Mereka  mengeluhkan pajak produksi film nasional yang jauh lebih tinggi daripada pajak film impor.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan lantas menemukan cara penghitungan yang dinilai keliru atas film sebagai barang kepabeanan. Hingga pada awal Januari tahun ini, muncul surat edaran yang meminta aparat bea cukai menghitung bea masuk impor film ’’sesuai dengan UU Kepabeanan yang berlaku’’.

Karena berbentuk surat edaran, tidak ada tarif baru yang berubah. Namun, perubahan dasar penghitungan bea masuk dan pajak membuat importer harus membayar jauh lebih besar daripada yang selama ini mereka setor.

Importer film dikenakan tarif bea masuk 10 persen, pajak pertambahan nilai 10 persen, dan pajak penghasilan 2,5 persen. Namun, selama ini importer mendasarkan hitungan bea masuk dan pajak dari cetakan film yang dihargai USD 0,43 per meter. Satu film rata-rata memiliki panjang rol film 3.000 meter.