Birokrasi Rusak karena Pilkada

TEMUAN menarik lain yang berhasil diungkap JPIP terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Perhelatan demokrasi langsung yang diharapkan menjadi tonggak perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah ternyata menimbulkan sejumlah persoalan. Bahkan menimbulkan hambatan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda).

   

Pertama, terjadinya politisasi birokrasi oleh kepala daerah dan calon kepala daerah. Birokrasi yang semestinya bersifat netral dipaksa untuk terlibat saling dukung dalam pilkada guna mempertahankan jabatan dalam birokrasi. Kondisi ini diyakini berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh birokrasi, termasuk dalam pelayanan publik.

Kedua, tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan partai politik yang mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menimbulkan perbedaan kepentingan tatkala keduanya berhasil memimpin daerah.  Kurang baiknya hubungan itu berimplikasi pada jalannya pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan daerah.

Ketiga, perbedaan asal partai politik antara kepala daerah dan mayoritas anggota DPRD menimbulkan perbedaan kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif yang sebenarnya merupakan mitra penyelenggara pemerintahan daerah.