BKN Percepat Penyusunan Regulasi Gaji dan Tunjangan PNS

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengintensifkan pembahasan rumusan penerbitan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni menyangkut urgensi kebijakan kesejahteraan PNS.
Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, ada tiga pendekatan yang harus diperhatikan dalam menyiapkan sistem kompensasi PNS.
Pendekatan pertama adalah position based income atau pendekatan yang memerhatikan pada jabatan seseorang.
Pendekatan kedua adalah person based income. Pendekatan ini berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja atau trackrecord-nya.
Selanjutnya pendekatan yang ketiga adalah performance based salary system yakni seseorang mendapatkan gajinya berdasarkan kinerjanya.
"Untuk mendesain gaji dan fasilitas PNS dapat menggunakan salah satu atau pendekatan tersebut atau dengan pendekatan kombinasi, karena sense of equity itu menjadi basis untuk kami penuhi," terang Bima, Senin (30/11).
Sementara Deputi Bidang Pembinaan manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan dua prinsip kompensasi, yakni prinsip direct atau secara langsung.
Contohnya gaji, tunjangan, komisi, bonus.
BKN mengintensifkan pembahasan peraturan pelaksanaan tentang kompensasi (gaji dan tunjangan) yang diterima PNS sesuai amanat UU ASN
- Gerakan Rakyat Gandeng BEM UIN Jakarta dan Unindra Bahas Revisi UU ASN
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Daftar Nama Instansi Pusat Selesai NI PPPK & NIP CPNS 2024, Alhamdulillah
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 di 53 Tilok Sudah Keluar, Segera Cetak Kartu Peserta
- Banyak NIP CPNS & PPPK 2024 Terbit, SK Malah Minim, BKN Siapkan Fitur Baru
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak