BPD Diminta Kurangi Kredit ke PNS
Kamis, 04 Oktober 2012 – 16:27 WIB

BPD Diminta Kurangi Kredit ke PNS
"Diharapkan, prosentase kredit produktif akan lebih tinggi dibanding konsumtif. Seperti yang saya lakukan di Bank DKI, dimana kredit produktif sudah mencapai 70 persen," ungkapnya.
Baca Juga:
Sebagai bank yang pemegang sahamnya terbanyak pemerintah, Eko mengatakan, perlu ada penguatan-penguatan di dalam RUU Perbankan. Salah satunya BPD harus masuk dalam struktur Bank Indonesia (BI). Sebab, dibanding bank umum, BPD yang paling tahu keberadaan dan karakteristik masyarakat di region masing-masing.
"BPD harus jadi motor penggerak ekonomi di daerah. BPD juga mesti dominan dalam pembiayaan proyek pemerintah di daerah. Kalau misalnya BPD setempat kekurangan likuiditas, bisa mengajak BPD di daerah lain untuk keroyokan dalam pembiayaan," tuturnya.
Mengenai informasi BPD dan pemda kerja sama dalam penitipan dana pemerintah, Eko membantahnya. Menurut dia, pemda tidak hanya menyimpan dananya di BPD saja, tapi juga di bank umum.
JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta mengurangi penyaluran kredit konsumtif kepada PNS. Pasalnya, peranan BPD tak hanya orientasi pada
BERITA TERKAIT
- Fujifilm Meluncurkan Kamera Analog Instax Mini 41, Intip Fitur dan Harganya
- BigBox AI Meningkatkan Loyalitas Pelanggan lewat Layanan Purna Jual
- Bank Aladin Syariah & PP Muhammadiyah Perkuat Sinergi Lewat Edukasi Digital
- Bea Cukai Tanjung Priok Fasilitasi Ekspor 10 Ton Galvanize ke Amerika Serikat
- Gubernur Herman Deru Luncurkan Gebrak, Dukung Program Prabowo Bangun 3 Juta Rumah
- Herman Deru Realiasikan Pembagian Porsi Saham 10 % Pengelolaan Migas di Rimau