BSKDN Kemendagri Dorong Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ditingkatkan

BSKDN Kemendagri Dorong Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ditingkatkan
Plh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (PKDD) BSKDN Abas Supriyadi (kanan) saat hadir dalam Seminar Studi Lapangan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan II 2023 Pemprov Jatim di Aula BKSDN, Jakarta, Rabu (15/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

Pihaknya juga sudah melaksanakan upaya untuk meningkatkan peran JFAK melalui diklat.

"Kami sudah memberikan pembiayaan diklat khusus untuk analis kebijakan yang kerja samanya juga dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara), kemudian ada diklat advokasi juga berkerja sama dengan LAN, pelatihan bahasa Inggris dan Report Writing dengan LIA (Lembaga Indonesia Amerika)," terangnya.

Selain pembinaan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan kualitas penyusunan rekomendasi kebijakan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian BRIN.

Di BSKDN, lanjut dia, sekarang juga mulai mengubah pola kerjanya menjadi metodenya hanya analisis saja.

"Kami di BSKDN analisisnya menggunakan hasil-hasil kajian dari BRIN. Kami harap ini akan meningkatkan kontribusi JFAK dalam mewujudkan kebijakan publik inovatif dan tidak tumpang tindih," pungkasnya. (mrk/jpnn)

BSKDN Kemendagri: Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan harus ditingkatkan demi kebijakan publik yang inovatif dan berbasis bukti


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News