Bu Lurah Bilang, Bantuan PSKS Hanya Ganti Nama Saja

Bantuan PSKS, menurut Yuli, bantuan dari pemerintah yang hanya ganti nama. Jika, dulu masa pemerintahan SBY namanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kini ganti pemerintahan menjadi PSKS.

Perbedaannya, BLSM diberikan Rp150 ribu per bulan, sedangkan PSKS diberikan Rp200 ribu per bulan untuk simpanan masyarakat. "Hanya ganti nama saja," tuturnya.

Rencana ke depan, Yuli menjelaskan, sebagai aparat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pada saat rapat Minggon di Kecamatan Subang, tahun 2015 akan ada pendataan ulang yang melibatkan desa dan kelurahan.

Sebab selama ini kata Yuli, aparatur desa dan kelurahan se-Indonesia yang selalu disalahkan ketika ada bantuan ke masyarakat dan dinyatakan tidak tepat sasaran. Padahal, sebelum dilaunching program BLSM sudah ada pengajuan dari desa dan kelurahan se-Indonesia untuk pendataan ulang. Tapi itu tidak terjadi.

"Desa dan kelurahaan tidak tahu menahu untuk data penerima bantuan. Kelurahan juga diberi data dari Kantor Pos, sedangkan Kantor Pos juga diberi data dari BPS. Tetapi kita sering disalahkan oleh masyarakat yang menganggap bantuan tidak tepat sasaran," tegasnya.

Camat Subang Tatang menambahkan, pemberian dana PSKS sangat baik, namun ia menyarankan, Dinas Sosial memilah–milah masyarakat yang membutuhkan, jangan sampai salah sasaran.

“Kalau bisa jangan sampai salah sasaran, penerimanya itu harus bener-bener yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sementara itu warga Kelurahan Dangdeur Tata (65) mengatakan, dirinya tidak mendapatkan dana tersebut dan tidak terdata. “Saya gak terdata padahal saya tidak mampu, membutuhkan dana PSKS tersebut,” ujarnya.(ygo/vry/man)