JPNN.com 
Bu Titi Heran Ada Pemda Menganggap PPPK Bukan ASN dan Membedakan Kesejahteraan dengan PNS
"Kasihan teman-teman PPPK, mereka tidak akan terdaftar sebagai ASN di Badan Kepegawaian Negara kalau pemda seperti itu kebijakannya," ucapnya.
Titi menilai saat ini masalah yang terjadi di daerah ialah banyak yang belum memahami soal PPPK.
Apalagi, kata dia, PPPK hal baru sehingga sangat memungkinkan bila ada yang salah persepsi.
Namun, Titi menegaskan bahwa ada banyak pemda yang sudah paham bahwa PPPK itu ASN.
Dia mencontohkan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang langsung menempatkan PPPK sebagai ASN.
Sehingga para PPPK itu mendapatkan fasilitas dan kesejahteraan setara PNS.
"Mudah-mudahan ini segera tertangani karena bisa merugikan PPPK termasuk hasil rekrutmen PPPK 2021," pungkas Titi Purwaningsih. (esy/jpnn)
Dewan Pembina PHK2I Titi Purwaningsih alias Bu Titi heran masih ada daerah yang menganggap PPPK bukan ASN sehingga kesejahteraannya dibedakan dengan PNS.
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad
- Gitagama: Setiap PPPK Itu Gajinya Berbeda
- 5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
- Ada Honorer Hampir Punya SK PPPK, tetapi Dicoret BKN, Alasannya Jelas
- DIY Usulkan 354 Formasi CPNS dan 2.590 PPPK 2024, Begini Penjelasan Amin Purwani
