Budi Arie Jadi Menkominfo, PDIP Merespons Begini

Budi Arie Jadi Menkominfo, PDIP Merespons Begini
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi diberikan hak prerogatif dalam memilih menteri. Hasto menganggap pemilihan Budi Arie tentunya melewati keputusan yang matang.

"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan, dan semua tentu saja untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legacy dari Presiden Jokowi dapat ditambah dan kemudian betul-betul mewujudkan suatu landasan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto menjawab wartawan di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024 di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.

"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," kata Hasto.

Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.

"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," kata Hasto.

Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.

Menurut Sekjen PDIP Hasto, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News