Bukannya Dana Asing yang Mengucur ke Kelompok Antitembakau?

"Korporasi asing atau lembaga asing kasih uang untuk mengubah regulasi dengan tangannya sendiri. Mereka lebih anarkis tapi tidak pernah dianggap berbahaya oleh pemerintah. Saya bisa buktikan semua undang-undang mulai UU Perdagangan, UU Keuangan, UU Bank Indonesia, hingga undang-undang lain, ada intervensi dana asing," tegasnya.  

Daeng menegaskan, undang-undang yang dibuat harus mencerminkan kepentingan nasional sepenuhnya. Dia menyarankan, dengan mekanisme yang jelas, industri dalam negeri harus rajin-rajin mempengaruhi proses pembentukan undang-undang demi kepentingan nasional.

"Jangan asing terus yang mempengaruhi," tegas Daeng.  

Sementara, tudingan Peta Jalan Industri Hasil Tembakau hanya demi kepentingan industri juga tidak pas karena aturan itu sudah dibahas lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, dan diseuaikan antara industri dan target penerimaan negara baik cukai maupun pajak.  

"Roadmap IHT itu dibahas bersama lintas instansi, dan menjadi kesepakatan bersama, cuma Kementerian Kesehatan kalau diundang memang tidak mau datang, " ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas.

Berbagai target yang tertuang di peta jalan, seperti kenaikan produksi rokok, juga sudah memperhitungkan target-target pemerintah yang berkaitan dengan IHT seperti kenaikan cukai. "Dari sisi produksi pun itu sebenarnya tidak tinggi, dihitung mengikuti inflasi," tegasnya.  

Adapun kekhawatiran bahwa roadmap tidak mempertimbangkan aspek kesehatan  dinilai tidak pas. Kata dia, aturan-aturan di sektor rokok kan semakin ketat, misal ada PMK Nomor 20 soal pembelian cukai di muka. Aturan itu saja sudah membuat industri turun drastis. Dari 4.000 industri kini terisa hanya 700 unit usaha. "Masak segalanya selalu disebabkan asap rokok," kata Enny. (jpg)