Buku Teks PKn SMA segera Dievaluasi

Dijelaskan Fasli, warga negara di manapun diperlakukan sama, meskipun berbeda suku, agama, dan wilayah tempat tinggal. Hak-hak dia dijamin oleh negara dengan perangkat perundang-undangan. "Tetapi misalnya mungkin, contoh-contoh yang dijelaskan di mata pelajaran itu masih dinilai kurang, (itu) saya tidak tahu. Tapi rasanya, upaya kita dalam memperkenalkan multikultural di Indonesia itu sudah ada. Di (pelajaran) Agama juga masuk dengan baik, misalnya mengenai interaksi antar pemeluk agama," ujarnya.

Ke depannya, pemerintah juga akan lebih menelaah nilai-nilai apa saja yang harus dipertahankan di dalam pelajaran PKn. Menurutnya, pendidikan multikultural itu bukan hanya tentang culture, tetapi masih banyak faktor lain. Sehingga anak-anak bisa ramah menerima perbedaan dan tidak merasa terancam serta tidak melecehkan yang berbeda dengan dia. "Ini yang perlu dipikirkan (untuk) dibangkitkan. Nantinya setting-annya seperti apa? Sub-kurikuler, ko-kurikuler atau extrakurikuler? Selain itu, mana yang masuk di dalam kompetensi lulusan dan mana yang tidak? Itu benar-benar harus dikuasai," imbuh Fasli. (cha/jpnn)