BUMN Kompak Tolak Jadi 'Sapi Perahan' Parpol
Jumat, 20 Februari 2009 – 09:34 WIB
Selain menyatakan komitmen itu, para pimpinan BUMN tersebut kemarin berjanji akan melaporkan setiap gratifikasi yang diterima selama menjalankan tugas. "Apa pun gratifikasi akan dilaporkan," jelas Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Dia juga meminta para pemegang kendali perusahaan itu terus aktif menyetorkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). KPK meminta laporan itu terus diperbarui tiap dua tahun.
Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar juga menegaskan akan memerintah jajarannya hingga level direktur untuk melaporkan LHKPN. (git)
JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak mau lagi menjadi sapi perahan partai politik. Sekitar 138 perusahaan pelat merah kemarin melakukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ketua Umum AMPI Tanggapi Pernyataan Qodari Terkait Golkar, Menohok
- Jakarta Makin Kotor, Anggota DPRD Dukung Ide Pulau Sampah Heru
- Syahganda Tekankan Indonesia Harus Bangkit di Era Prabowo
- Anies Tertarik Maju Pilkada Jakarta, PKS Tidak Tergoda
- PDIP Tak Akan Bahas Opsi Koalisi/Oposisi di Rakernas
- Sampaikan Catatan Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Revisi UU TNI