BUMN Wajib Rapat Pimpinan Tiap Selasa

Dahlan menyebut, jika semua BUMN kompak melakukan hal yang sama, maka undangan-undangan rapat dari pihak lain pun akan menyesuaikan. "Di PLN, kami minta agar undangan rapat dari Kementerian Keuangan atau (Kementerian) ESDM tidak dilakukan pada Selasa pagi," ujarnya.

Selain rapat Selasa pagi, Dahlan kembali menekankan komitmennya untuk mengurangi intervensi pemerintah ke BUMN. Salah satu bentuknya, Kementerian BUMN tidak akan sering meminta laporan atau mengajak rapat para direksi BUMN. "Daripada banyak rapat, lebih baik kerja," katanya.

Karena itu, lanjut dia, dalam tiga bulan ke depan, dirinya menargetkan lalu lintas surat dari BUMN ke Kementerian BUMN bisa turun hingga 50 persen, demikian pula lalu lintas laporan bisa turun 50 persen. "Kalau bisa dilakukan, itu sudah bagus sekali," ucapnya. (owi)