Calon Harus Bayar Berapa untuk Tes Kesehatan? Klik

Di luar biaya paslon itu, KPU menggelontorkan anggaran Rp80 juta lebih untuk ketiga lembaga. Diantaranya paling besar untuk IDI Sulsel, senilai Rp60 juta. 

"Sisanya untuk dua lembaga, BNN dan HIMPSI Sulsel," bebernya.

Tim kesehatan nantinya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KPUD Takalar, sebagai kelengakapan berkas sebelum dilakukan penetapan calon. 

Bila dari hasil pemeriksaan ada calon yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan, pihak KPU berhak tidak meloloskan balon bersangkutan.

Dijelaskan, pemeriksaan kesehatan kali ini untuk pertama kalinya KPU melibatkan BNN. 

Hal itu dilakukan melihat beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pejabat kepala daerah.

Perwakilan BNN Sulsel Bidang Pencegahan dan Perencanaan, Jamaluddin, menyampaikan selain akan mengambil sampel urine, juga mengambil sampel darah dan rambut, untuk memastikan setiap balon terbebas dari penyalagunaan narkotika.

"Tiga sampel itu sudah cukup kuat membuktikan. Dari sampel rambut misalnya, kita dapat mengetahui apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau tidak selama enam bulan terakhir," beber Jamaluddin. (bay/ilh/sam/jpnn)