Cara Tedjo Dinilai Mirip Yassona Intervensi PPP

Artinya, kalau masyarakat yang berhimpun dalam sebuah partai politik ingin mengembangkan kehidupan berdemokrasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan cara menggelar suatu kegiatan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Polri melayani permintaan izin penyelenggaan acara dan mengamankan kegiatan tersebut.

"Bukan justru sebaliknya. Lagipula, kericuhan di internal Partai Golkar itu cuma keributan kecil saja. Tidak bisa dikualifikasi sebagai suatu ancaman atau gangguan keamanan yang berskala besar. Polri kita ini hebat. Mengamankan Munas Golkar bagi Polri itu urusan seujung kuku," katanya.

Menurut Said, Tedjo mungkin mengira Polri sebagai institusi yang tidak akan mampu mengamankan Munas.

"Saya curiga, jangan-jangan Tedjo sedang memainkan skenario politik kepentingan tertentu," katanya.

Kecurigaan Said hadir karena Menkopolhukam justru meminta Golkar menggelar Munas di bulan Januari 2015, sebagaimana keinginan kubu Agung Laksono.

Selain itu juga pernyataannya yang bernada mencibir Aburizal Bakrie sebagai ketua umum yang sedang dipermasalahkan oleh faksi Agung tersebut.

"Itu semakin menguatkan indikasi adanya agenda politik Tedjo yang merupakan orang penting di salah satu partai politik pecahan Golkar. Jika demikian adanya, maka pemanfaatan kekuasaan oleh seorang menteri mengintervensi permasalahan internal partai politik akan sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kita ke depan," katanya.

Said melihat apa yang dilakukan oleh Tedjo mirip dengan apa yang dilakukan Menkumham Yasonna Laoly dalam persoalan internal PPP. (gir/jpnn)