JPNN.com 
Catat ! Referendum Berlawanan dengan Hukum Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, upaya referendum tidak relevan lagi dalam hukum di Indonesia. Wiranto mengatakan, tak boleh ada inisiasi dari masyarakat untuk menggulirkan referendum.
"Masalah referendum itu dalam khazanah hukum di Indonesia itu sudah selesai, enggak ada, karena beberapa keputusan-keputusan baik TAP MPR maupun UU," kata Wiranto di Kemenko Polhukam.
BACA JUGA : Ketua DPR Tolak Wacana Referendum Aceh
Wiranto juga baru selesai mengadakan pertemuan dengan pihak terkait guna membahas gerakan referendum di Aceh.
Dia mengatakan, TAP MPR Nomor 4 Tahun 1983 tentang Referendum sudah dicabut.
"Kemudian UU sudah dicabut, UU nomor 6 1999, itu mencabut UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, itu dicabut," jelas dia.
BACA JUGA : Tanggapi Isu Referendum Aceh, Nono Sampono: NKRI Harga Mati
Oleh karena itu, kata Wiranto, ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada lagi.
Dalam TAP MPR Nomor 4 Tahun 1983 hal tentang referendum sudah dicabut sehingga tidak berlaku di Indonesia.
- Prabowo, Luhut, hingga Wiranto Hadiri Pelantikan AHY di Istana Negara
- Wiranto Jamin Kubu 02 Tidak Lakukan Kecurangan Pemilu
- Ini Alasan Wiranto Harus Memenangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran
- Ini Bukti Dukungan Wiranto untuk Prabowo-Gibran, Dari Jateng Hingga Kalimantan
- Wiranto Mengajak Mantan Aparat Desa Memenangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran
- Hadiri Konsolidasi SEMAR Desa, Wiranto: Peran Mantan Aparatur Itu Luar Biasa
