Civil Society For Police Watch Merilis Hasil Survei Tentang Urgensi Digitalisasi Kepolisian, Hasilnya?

Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah reformasi Polri dalam aspek struktural, instrumental, dan kultural sangat mendesak, responden yang menjawab cukup mendesak sebesar 21,6 persen, sangat mendesak 12,4 persen dan mendesak 23,5 persen, sementara yang menjawab tidak mendesak sebesar 3,9 persen, kurang mendesak 19,8 persen.
Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 18,8 persen.
Penanganan Pelanggaran Hukum Anggota Polri oleh Divisi Propam Polri
Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah bapak/ibu setuju terhadap penanganan pelanggaran hukum terhadap anggota Polri oleh Divisi Propam Polri, responden yang menjawab cukup setuju sebesar 20,3 persen, sangat setuju 7,2 persen dan setuju 17,1 persen, sementara yang menjawab tidak setuju sebesar 10,5 persen, kurang setuju 16,4 persen.
Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 28,5 persen.
Kinerja Kompolnas dalam Mengawasi Polri
Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah Bapak/ibu puas terhadap kinerja Kompolnas dalam mengawasi Polri, responden yang menjawab cukup puas sebesar 20,1 persen, sangat puas 0,9 persen dan puas 16,2 persen, sementara yang menjawab tidak puas sebesar 7,5 persen, kurang puas 27,3 persen.
Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 28 persen.
Civil Society for Police Watch merilis temuan hasil survei ketiga pada tahun 2025 berjudul Urgensi Digitalisasi Kepolisian.
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody
- RUU Polri Belum Masuk Prolegnas, RUU KUHAP Justru di Depan Mata
- Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang
- Prabowo Bakal Digitalisasi Sekolah, Siswa Bisa Belajar Dari Layar Televisi
- GCG dan Digitalisasi Jadi Kunci BUMD Makin Berkembang