Curiga Ada yang Tak Beres dengan MRT

Dadang menambahkan, setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mengacu pada aturan yang ada. Termasuk di antaranya, Perpres nomor 54 tahun 2010  tentang Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah dan juga beberapa Perpres revisi setelahnya.

Terkait hal ini, untuk proyek yang nilainya besar, normalnya harus melalui proses tender, yakni lewat Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Namun presiden bisa memberi izin untuk pengadaan langsung, jika disertai alasan yang jelas. Misalnya seberapa mendesak proyek tersebut dan jika dianggap tidak lagi vendor lain yang bisa melakukan. (boy/jpnn)