Daftar Honorer K1 Belum Diprotes

Namun penggugat harus mencantumkan nama jelas serta disertai data yang valid sebagai penguat gugatannya. Data tersebut akan dijadikan pembanding karena data yang diperoleh BKD saat ini merupakan data yang telah divalidasi oleh BKN dan BPKP.

‘’Nantinya data pembanding itu akan dikaji dan pimpinan SKPD yang pegawainya tergugat akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk keputusan akhir, BKN lah yang menentukan,’’ ungkapnya.

Junus mengaku telah melakukan briefing kepada para honorer K1 mengenai uji publik yang dilakukan. ‘’Kami sudah sampaikan kepada mereka bahwa BKD tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan publikasi tersebut. Ini hanya untuk menghindari manipulasi,’’ tandasnya.(mg -01/onk/sam/jpnn)