Dampak Efisiensi, Anggaran Gaji Pegawai KY Hanya Cukup sampai Oktober

jpnn.com - JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada operasional Komisi Yudisial (KY).
Ketua KY Amzulian Rifai mengungkapkan bahwa anggaran gaji para pegawainya hanya cukup hingga bulan Oktober 2025 imbas adanya efisiensi anggaran.
Dia pun memastikan bahwa Komisi Yudisial yang berposisi sebagai lembaga yudikatif mengikuti kebijakan negara terkait efisiensi tersebut.
Namun, dia tak menampik bahwa hal itu mengganggu operasional KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kami diminta melakukan efisiensi ya, segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu," kata Amzulian usai rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2).
Dia menjelaskan bahwa anggaran KY dipangkas sebesar 54 persen dari Rp184 miliar anggaran tahun 2025.
Selain itu, dia pun menerima kabar bahwa anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional KY pun ditiadakan.
"BBM kami mulai bulan depan beli sendiri, keteteran kami," kata dia.
Anggaran gaji para pegawai Komisi Yudisial atau KY hanya cukup hingga Oktober 2025 dampak efisiensi anggaran.
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta
- Komisi Yudisial Bakal Proses Aduan Paula Verhoeven
- Paula Verhoeven: Tidak Ada Perselingkuhan Selama Saya Menjalani Pernikahan
- Datangi Kantor Komisi Yudisial, Paula Verhoeven Laporkan Hakim Sidang Perceraian
- Paula Verhoeven Datangi Kantor Komisi Yudisial, Ada Apa?
- Kejagung Dinilai Tak Tepat Menjadikan Vendor Tersangka Kasus BBM