Dampak Politik SARA, Saling Curiga dan Tidak Percaya
Menurut data Bawasl, ada tujuh daerah yang rawan dalam pilkada tahun ini, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Uaran dan Sulawesi Selatan.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya mengapresiasi deklarasi yang dilakukan Bawaslu. Lembaganya mendukung penuh langkah tersebut.
Menurut dia, salah satu contoh politisasi SARA terjadi saat pilkada. Hubungan antarmasyarakat rusak. Mereka saling curiga dan tidak percaya.
“Politik SARA membuat proses pilkada berjalan tidak baik dan penuh kecurigaan,” ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, dia berharap pesta demokrasi bisa dirasakan dan dinikmati semua masyarakat. Pria asal Aceh itu menegaskan bahwa pilkada bukan ajang untuk merusak silaturhami.
“Kita harus tolak politik uang dan SARA. Kalau ada yang melakukannya, silahkan lapor,” ucap dia.
Ketua DKPP Harjono mengatakan, tidak hanya parpol yang harus menjauhi dan menolak politik uang dan SARA, penyelenggara pemilu juga harus melakukan hal yang sama.
“Jadi, bukan hanya parpol yang dituntut, tapi penyelenggara juga,” ungkapnya. Jika ada penyelenggara pilkada yang melakukan politik uang, maka tidak ampun bagi mereka. (lum)
Pilkada 2018 jangan sampai diganggu politik SARA yang menimbulkan kecurigaan dan perpecahan di masyarakat.
- Pilkada Jatim 2024, Rawan Terjadi Pelanggaran di Semua Wilayah
- Pisang Cavendish Sudah Berbuah, Lihat tuh Senyum Pj Gubernur Sulsel Bahtiar
- PPPK Jangan Melakukan Hal Ini, Bisa Menderita Paling Cepat 10 Tahun
- 2.341 PPPK Pemprov Sulsel Terima SK, Bahtiar: Anda Semua Harus jadi ASN Tangguh
- Usut Kasus Dugaan Politik Uang, Bawaslu Jakpus Panggil 2 Caleg Demokrat Besok
- Demokrat Hormati Bawaslu Proses Anggotanya yang Diduga Bermain Politik Uang