Dana Pendidikan Perlu Diawasi agar Merata

Dana Pendidikan Perlu Diawasi agar Merata
Ketua Umum PBPB Rahmat. Foto: Istimewa for JPNN.com

Hal yang sama juga dia lihat di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Menurutnya, di kabupaten itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal pembangunan pendidikan. "Saya melihatnya masih sama seperti 20 tahun lalu, saat sebelum reformasi. Ini artinya, reformasi pendidikan belum sampai di wilayah ini. Kondisi seperti ini yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat," tegasnya.

Pemerintah merilis data, bahwa dalam dua tahun terakhir jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan dari 60.066 pada 2015/2016 menjadi 32.127 pada 2017/2018. Begitu juga dalam hal rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 7,73 tahun pada 2014 menjadi 8,10 tahun pada 2017.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Peningkatan juga terjadi dari sisi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. Dari 74,26 persen pada 2014 menjadi 82,84 persen pada 2017.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah juga ikut meningkat dari 59,35 persen pada 2014 menjadi 60,37 persen pada 2017. Pemerintah juga mencatat ada 1.407.433 peserta didik lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1.300.521 peserta didik lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (esy/jpnn)

 


Penyaluran anggaran pendidikan yang cukup besar harus diawasi agar tidak ada penyelewengan dan bisa merata.


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News