JPNN.com 
Datangi Kantor Anies Baswesdan, Direktur KPK Sebut Banyak Celah Penyimpangan
"Jadi ini bukan semata permasalahan tata kelola dan pengawasan, tetapi juga integritas pejabat yang ada di BUMD,” tegas Aminudin.
Sekda DKI Jakarta Marullah Matali menyampaikan manajemen sistem antipenyuapan sudah diimplementasikan di beberapa BUMD.
Meski demikian, Matullah menyadari hal itu belum cukup.
“BUMD ini mengelola anggaran yang cukup lumayan, hampir Rp 30 triliun dan ruang lingkup kerjanya juga tidak hanya di DKI, ada yang sudah ke provinsi lain," ujar Marullah.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat memastikan pihaknya akan lebih memperhatikan BUMD secara lebih dekat dan intens mengingat beberapa proyek besar yang ditangani pada 2022.
Beberapa di antaranya ajang balap Formula E, Jakarta International Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang ditangani Jakpro, perpanjangan kontrak PAM Jaya, dan sebagainya.
Menutup pertemuan, KPK menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan.
Pertama, BUMD beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan unsur kehati-hatian dalam pemanfaatan penyertaan modal dan pelaksanaan CSR.
KPK menyambangi Balai Kota DKI Jakarta. Sejumlah pejabat penting Pemprov DKI dan BUMD dikumpulkan.
- Anies Tertarik Maju Pilkada Jakarta, PKS Tidak Tergoda
- KPK Menyita Rumah di Parepare yang Diduga Hasil Pencucian Uang SYL
- SYL Sempat Berpesan ke Anak Buahnya soal Tata Kelola Perkebunan dan Logistik
- PN Jaksel Sudah Terima Berkas Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor
- Usut Kasus Korupsi di PLN, KPK Periksa Pihak PLTU Bukit Asam
- KPK Panggil eks Kepala Bea Cukai Purwakarta
