Demi Honorer, Semoga PP Manajemen PPPK Tidak Dipolitisasi

Legislator asal Madura itu menambahkan, penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2018 juga bukan karena mau Pemilu 2019 karena sudah melalui proses panjang. Karena itu dia mengharapkan persoalan PP Manajemen PPPK sebagai solusi bagi honorer itu tidak dipolitisasi.

“Kepada elite negara ini sebaiknya melihat proses pembahasan rapat-rapat di Komisi II DPR tentang penyelesaian tenaga honorer sebelum berkomentar di publik, sehingga tidak selalu menuding pencitraan maupun karena pemilu. Pembahasan rapat di Komisi II DPR melibatkan seluruh fraksi baik pendukung pemerintah maupun oposisi," tandas dia.(tan/jpnn)