JPNN.com 
Demi Transparansi Penyaluran Bansos 2021, Kemensos Gandeng Mabes Polri
Masih ada ketidaktepatan sasaran terkait erat dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi isu karena data belum valid.
“Saat verifikasi dan validasi (verivali) data masih jadi problem yang harus diantisipasi agar data yang terpisah-pisah menjadi terintegrasi," katanya.
Ia mengatakan tujuan menggandeng kepolisian mengawal dan mengawasi pelaksanaan di lapangan dalam jaring pengaman sosial (JPS) dan penyaluran bansos dari Kemensos supaya bisa lebih akuntabel dan transparan.
“Itulah pentingnya kami menggandeng dan meminta dukungan Polri agar program JPS dan penyaluran bansos bisa lebih akuntabel dan transparan," ungkap Dadang.
Irjen Suwondo menyatakan kesiapan jajaran kepolisian untuk membantu Kemensos RI, terutama dalam pengawalan dan pengawasan terkait penyaluran bansos.
“Kami dari Binmas dan Direktorat Reserse Polri siap 100 persen untuk membantu mengawasi penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kemensos RI," pungkas jenderal bintang dua ini. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Kemensos memiliki banyak program dengan anggaran besar, sehingga butuh pengawasan dan pengawalan yang salah satunya adalah dari Mabes Polri.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ratusan Korban Investasi Bodong Berdemonstrasi di Mabes Polri, Nih Tuntutannya
- 19 Hari Digelar, Jakarta Lebaran Fair Catat 350 Ribu Pengunjung
- Sampaikan Dissenting Opinion, Saldi Isra Anggap Dalil Politisasi Bansos Beralasan Hukum
- Pendaftaran PPPK 2024 Pintu Tol Honorer jadi ASN, Lihat Data Jomplang Ini
- Kemensos Buka 226 Formasi CPNS dan 40.573 PPPK 2024
- Menteri Anas Menyetujui Formasi CPNS dan PPPK Kemensos, Mensos Risma Bilang Begini
.jpeg)
