Desak Kapolres Kabupaten Tangerang Dicopot

"Menyerahkan urusan pengawasan hanya kepada instansi terkait terlalu besar resikonya karena praktek perbudakan adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi," tegasnya.

Temuan DPD di Tangerang dimana Pemda setempat hanya memiliki tenaga pengawas buruh dan pabrik sebanyak 15 orang saja merupakan sesuatu yang aneh. "Padahal di setiap desa di sana juga diperkuat dengan petugas Babinsa. Kenapa Babinsa itu tidak dilibatkan dalam mengantisipasi terjadinya praktik perbudakan," tegasnya.

Karena jumlah pengawas yang sedikit itu, akan sangat mudah bagi pemilik pabrik untuk menyogok pengawas secara periodik dan pengawas juga setor keatasannya, imbuh senator asal Sulawesi Tenggara itu.

Lebih lanjut Laode Ida mengungkap prilaku pejabat-pejabat terkait dalam menyikapi praktek perbudakan sebagaimana yang terungkap di Tangerang.