Desak Majelis Etik KPK Klarifikasi Kedekatan Samad dengan Jokowi ‪
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya meminta klarifikasi Ketua KPK Abraham Samad yang sempat diwacanakan oleh PDI Perjuangan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Klarifikasi tersebut menurut Juliandri dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan Samad ketika wacana tersebut mengemuka.
"Jika tidak diklarifikasi, secara etika ini akan jadi masalah karena KPK dan seluruh jajarannya harus berada pada posisi independen dan imprasial. Pimpinan KPK lainnya harus menginisiasi permintaan klarifikasi dari Samad. Sebab sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai wacana Samad jadi cawapres dari Jokowi," ujar Juliandri ketika dihubungi wartawan, Rabu (29/5).
Selain itu lanjutnya, masyarakat juga berhak mengetahui wacana Abraham Samad yang akan dijadikan Jaksa Agung jika pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang dalam pemilu presiden mendatang.
"Pertemuan Jokowi dengan Samad harus diklarifikasi, apakah ada kepentingan politik di balik hal itu. Majelis Kode Etik KPK harus bertindak," sarannya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudaryono Siapkan Pentas Besar untuk Sanggar Tari di Sragen
- Pilgub Jateng 2024, PDIP Mulai Bergerak
- Jumlah Kementerian di Era Prabowo Kemungkinan Bertambah
- Ratusan Kader PDIP Semarang Lepas Kirab Obor Abadi Menuju Rakernas Jakarta
- PDIP Melanjutkan Kirab Obor Api Abadi Mrapen, Kali Ini Dilaksanakan di Kota Semarang
- Ngabalin Berkata Begini soal Grace Natalie & Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden Jokowi