Desak Majelis Etik KPK Klarifikasi Kedekatan Samad dengan Jokowi ‪
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya meminta klarifikasi Ketua KPK Abraham Samad yang sempat diwacanakan oleh PDI Perjuangan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Klarifikasi tersebut menurut Juliandri dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan Samad ketika wacana tersebut mengemuka.
"Jika tidak diklarifikasi, secara etika ini akan jadi masalah karena KPK dan seluruh jajarannya harus berada pada posisi independen dan imprasial. Pimpinan KPK lainnya harus menginisiasi permintaan klarifikasi dari Samad. Sebab sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai wacana Samad jadi cawapres dari Jokowi," ujar Juliandri ketika dihubungi wartawan, Rabu (29/5).
Selain itu lanjutnya, masyarakat juga berhak mengetahui wacana Abraham Samad yang akan dijadikan Jaksa Agung jika pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang dalam pemilu presiden mendatang.
"Pertemuan Jokowi dengan Samad harus diklarifikasi, apakah ada kepentingan politik di balik hal itu. Majelis Kode Etik KPK harus bertindak," sarannya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wacana Duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta, HNW: Wajarnya PKS Mengajukan Cawagub
- Puan Sebut DPR Bakal Bentuk Pansus Haji, Ini Agendanya
- Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik
- Faida Sosok Perempuan yang Diinginkan Warga Untuk Memimpin Jember
- Andi Sumangerukka Sumbangkan 40 Ekor Sapi Kurban untuk Masyarakat Sultra
- Mendagri Didesak Beri Sanksi Tegas kepada Pj Bupati Taput