Desak Marzuki Cabut Pernyataan
Klaim Semua Fraksi Setuju Gedung Baru DPR
Selasa, 11 Januari 2011 – 17:35 WIB

Desak Marzuki Cabut Pernyataan
Menurut dia, setiap keberatan masyarakat terkait pengeluaran yang berlebihan terhadap pembangunan gedung di saat masyarakat tengah mengalami berbagai masalah seharusnya diterima DPR. “Bukannya DPR wakil rakyat dan wajib mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. DPR seharusnya lebih terbuka,” ujar Tjahjo.
Baca Juga:
Sementara itu Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mencurigai ada motif tertentu di balik kengototan pimpinan Dewan yang tetap melakukan pembangunan gedung baru DPR tersebut. “Mengapa mereka (DPR,red) ngotot ini sepertinya anggaran harus jalan? Nah, saya tidak tahu apakah ada komitmen-komitmen tertentu dengan Sekjen, dengan kontraktor-kontraktornya. Tapi itu yang harus segera dicermati,” ujarnya.
Seharusnya, kata Danang, sebelum membangun gedung baru ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Tetapi jangan tiba-tiba langsung merencanakan persiapan pembangunan gedung baru tersebut. “Masyarakat dibuat kaget dengan desain mewah seperti itu,” tukasnya.
Sebelumnya, Jumat (7/1) Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan kepada para wartawan bahwa pembangunan gedung baru akan terus dilaksanakan. Politisi dari Partai Demokrat ini bahkan meminta kepada seluruh fraksi agar mengendalikan anggotanya. “Keputusan fraksi jelas, renstra jelas. Kita minta amankan anggota kita. Jangan dibiarkan anggota teriak-teriak di luar fraksinya, kalau tidak setuju tanya sekretaris fraksinya,” kata Marzuki.
JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie dituding telah melakukan kebohongan publik, dengan menyatakan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR telah
BERITA TERKAIT
- Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum PPP di Muktamar
- Groundbreaking Kantor Nasdem Karawang, Idris Sandiya Ingatkan Pentingnya Pembangunan Fisik & Mental
- Fathi Nilai Kebijakan Ekonomi Trump Ancaman Serius, Pemerintah Perlu Strategi Baru
- Mutasi Letjen Kunto Bikin Heboh, Legislator Yakin TNI Independen
- Pengamat Sebut Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan Preseden Buruk Bagi Demokrasi
- Martin Manurung: Presiden dan DPR Sepemikiran Tuntaskan RUU PPRT