Desak SBY Tak Biarkan Pelaku Kampanye Hitam

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Aliansi Nasionalis Nadhliyin (ANN), Edwin H Soekawati menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membiarkan terjadinya kampanye hitam terhadap calon presiden tertentu di masyarakat. Menurut Edwin, pembiaran membuat kampanye hitam semakin marak dalam berbagai bentuk.
Hal itu disampaikan Edwin, menanggapi munculnya Tabloid Obor Rakyat dan buku “Trisaktu Palsu” yang menyudutkan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, penyebaran Obor Rakyat dan Trisakti Palsu di masyarakat yang sudah berlangsung sebulan ini ternyata didiamkan saja.
"Presiden SBY terindikasi membiarkan adanya kampanye hitam itu terus berlanjut dalam bentuk, metode, dan cara yang lain," ungkap Edwin di Jakarta, Kamis (19/6).
Wdein menilai kondisi itu sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. "Bisa saja fitnah-fitnah lainnya terjadi, karena tidak ada tindakan dari pemerintah. Apalagi itu juga dilakukan sengaja, dan celakanya (diduga) dilakukan oleh asisten staf khusus kantor kepresidenan," katanya.
Menurutnya, muncul stigma bahwa kantor kepresidenan seolah mengadu domba rakyat dan membantu capres tertentu dengan kampanye hitam. Bahkan ada staf di Istana yang jelas-jelas menerbitkan Obor Rakyat.
Karenanya Edwin meminta Presiden SBY harus segera memecat oknum kantor kepresidenan tersebut, dan memerintahkan Kapolri untuk menangkap dan memprosesnya secara hukum. "Tak hanya oknum di istana kepresidenan, siapapun yang menyebarluaskan kampanye hitam harus ditangkap dan diproses hukum,” ujarnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Ketua Presidium Aliansi Nasionalis Nadhliyin (ANN), Edwin H Soekawati menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membiarkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Legislator Bicara Prinsip Keadilan
- Investasi Jateng di Triwulan I-2025 Capai Rp 21 Triliun
- Hasan Nasbi Hadiri Sidang Kabinet Meski Sudah Mengundurkan Diri, Kok Bisa?
- Tak Hanya Siswa, Orang Dewasa Bermasalah Juga Bakal Dikirim ke Barak Militer
- Mensos Sebut 5 Ribu Siswa Lulus Administrasi untuk Masuk Sekolah Rakyat
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody