Desak Segera Angkat Bidan Desa PTT jadi PNS
"Kami ingin memberi rekomendasi prinsip dan keharusan. Pertama, agar proses fasilitasi CPNS di daerah tetap terkontrol dan penuh pengawasan dari pemerintahan pusat. Tak hanya Kemenkes RI. Sekaligus KemenPAN-RB, KPK RI, ORI, dan Saber Pungli," ungkap Lilik.
Kedua, menjadi momentum CPNS bidan desa PTT (Pusat) sebagai tonggak sejarah pembenahan sistem manajemen kepegawaian/SDM yang lebih sehat dan berkualitas. Mencapai unsur pemerataan, transparan dan adil.
Ketiga, menjadikan agenda strategis dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di desa-desa. Dan dapat turut mengawasi anggaran nasional di daerah, seperti dana desa. Yang bersentuhan terhadap revitalisasi perlengkapan kesehatan di jantung masyarakat desa.
"FORBIDES Indonesia-Konfederasi KASBI, menyerukan kepada seluruh bidan desa Indonesia untuk bersatu dan bahu membahu demi tercapainya agenda nasional berbasiskan kesehatan rakyat, dan kemajuan program negara di desa-desa," tandasnya. (esy/jpnn)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumpulkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dari seluruh Indonesia, hari ini (21/2).
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga
- 5 Berita Terpopuler: Lulusan SMA Siap-Siap untuk Seleksi CPNS & PPPK, Ada Info Penting dari BKN, Begini
- Ratusan PPPK 2023 Teken Kontrak Kerja, Serfianus: Mereka Siap Bekerja Secara Profesional
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- Kota Pontianak Menyiapkan 528 Formasi CPNS dan 687 PPPK