Desak Segera Angkat Bidan Desa PTT jadi PNS

jpnn.com - jpnn.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumpulkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dari seluruh Indonesia, hari ini (21/2).

Pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara dari program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kemenkes RI.

Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari mengatakan, langkah pemerintah tersebut disambut baik 42 ribuan bidan desa .

Terlebih seluruh bidan desa PTT (Pusat) telah mengikuti semua proses rekrutmen. Mulai dari seleksi administrasi hingga tes computer assisted test (CAT) yang telah menyedot anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang tidak sedikit.

Selain itu mayoritas bidan desa mengeluarkan anggaran transportasi dan akomodasi secara pribadi selama proses pelaksanaan rekrutmen tersebut pada 34 ibukota provinsi.

"Federasi Organisasi Bidan Desa (FORBIDES) Indonesia sangat menyambut baik perkembangan tersebut. Sebelum akhir Maret 2017, semestinya seluruh prosesi tersebut berjalan lancar dan membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK memang memerlukan perbaikan dan pembenahan atas kondisi kerja dari pegawai kesehatannya," kata Lilik kepada JPNN, Selasa (21/2).

Selama ini bidan desa sebagai ujung tombak, tinggal di daerah pengabdian. Berjibaku siang dan malam demi menyelamatkan Ibu dan bayi.

Semestinya tak ada lagi proses diskriminasi terhadap kondisi bidan desa yang selama ini berlabel PTT (Pusat).