Dewan Kantongi Bukti Ratusan Honorer K2 Bodong

“Kami BKD Subang akan menyampaikannya ke pihak Kemenpan Reformasi Birokrasi dan BKN. Yang jelas semua hasil testing dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Semua tuntutan akan disampaikan ke pusat,” ungkap Sanusi.

Sementara itu Ketua DPRD Subang Beni Rudiono menjelaskan, pada  dasarnya DPRD Subang sangat setuju dengan usulan pembatalan hasil testing untuk tenaga honorer yang bodong.

DPRD Subang, lanjutnya, juga sudah menerima laporan mengenai  ratusan honorer bodong yang lulus testing tidak lengkap dengan alat buktinya. "DPRD Subang mendesak agar pemerintah pusat berani mencoret semua tenaga honorer yang bodong itu dan menggantinya dengan honorer yang memenuhi peryaratan," kata Beni.(bds/man/sam/jpnn)