Dewan Pendidikan Garut: Mas Nadiem & Dirjen GTK Harus Bertanggung Jawab 

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan meminta pemerintah bertanggung jawab atas pernyataan soal diprioritaskannya guru lulus passing grade (PG).

Dia menyebutkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim maupun Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril selalu mengatakan peserta yang lulus PG akan dibuatkan formasinya dan mengajar di sekolah induknya.

"Saya kira pernyataan ini yang harus dikejar semua oleh guru honorer seluruh Indonesia," ujar dia kepada JPNN.com, Senin (25/7).

Dia menilai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih jauh dari yang ditargetkan, yaitu satu juta guru aparatur sipil negara (ASN).

Artinya, sangat besar peluang untuk penempatan mereka di sekolah tempat mengajar. 

Dedi mencontohkan Kabupaten Garut dari 8.804 yang ditargetkan baru sekitar empat ribu guru PPPK.

Jumlah tersebut sudah termasuk yang akan diangkat pada 2022, yaitu sebanyak 3.327 guru honorer.

Pemkab Garut, dia melanjutkan telah mengusulkan formasi 3.330 untuk guru honorer yang lulus PG 2021. Usulan formasi tersebut direspons oleh pemerintah pusat.