Dewan Respon Tes Keperawanan Siswa Baru

Dikatakan BBS, wacana itu pada dasarnya perlu dipikirkan. Belum tentu diwujudkan. Selain itu, dasar pemikiran yang dipakai adalah undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang menyebut, pemerintah bertanggung jawab atas kemajuan dunia pendidikan. Atas dasar itu, dewan beranggapan, dengan adanya tes kegadisan tanpa cek fisik, bisa saja dijadikan satu langkah untuk mengurangi perilaku seks bebas di kalangan remaja.

"Dan, secara otomatis, seorang remaja putri akan bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri.  Sekali lagi, tanpa cek fisik. Hanya wawancara dengan konseling. Dan, kalau yang tidak perawan masih tetap bisa sekolah,” ujarnya.

Alasan lain, kata BBS, pemberlakukan tes kegadisan –bukan keperawanan--, sudah diterapkan di beberapa institusi pemerintah dan pendidikan. Misalnya pada sekolah militer dan sekolah kesehatan, tes kegadisan bukan lah barang baru. Sejak dulu, tes semacam itu sudah dilakukan.

Dimintai tanggapan atas wacana ini, Aswan Zahari, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, enggan berkomentar banyak soal polemik tes kegadisan di Jambi dan di Indonesia itu. Menurutnya, pada jumpa pers nanti, semua akan dijelaskan. “Datang saja besok (hari ini, red),” jelasnya.