Di Hadapan Pemimpin dan Parlemen Negara ASEAN, Jokowi Ingin Tak Ada Perang di Kawasan
jpnn.com, KAMBOJA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ingin terjadi perang di kawasan ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin ASEAN dan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPAA) di Hotel Sokha Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11).
Jokowi menyatakan kondisi dunia yang semakin mengkhawatirkan dan dinamika geopolitik kawasan menguji kredibilitas dan relevansi negara anggota ASEAN.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyerukan pemerintah dan parlemen negara ASEAN harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas kawasan.
"Kredibilitas dan relevasi ASEAN diuji di tengah tantangan ini, bila ASEAN gagal jadi solusi, kredibilitas dan relevansinya akan terus dipertanyakan. Pemerintah dan parlemen harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN," ucap Presiden Jokowi.
ASEAN, menurut Presiden Jokowi, sudah tidak asing lagi dengan krisis. Dari dalam ASEAN sendiri, ada krisis politik di Myanmar di mana isu tersebut berkaitan erat dengan demokrasi dan situasi kemanusiaan.
"Peran ASEAN untuk menyelesaikannya, dinanti rakyat kita dan dunia, jadi perlu dapat perhatian khusus parlemen negara ASEAN," ujar Presiden Jokowi.
Sementara itu, dari luar ASEAN, Presiden Jokowi mengemukakan isu dinamika geopolitik kawasan. ASEAN dituntut untuk menavigasi rivalitas kekuatan besar yang makin tajam.
Jokowi menyatakan kondisi dunia yang semakin mengkhawatirkan dan dinamika geopolitik kawasan menguji kredibilitas dan relevansi negara anggota ASEAN.
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis