'Di Ruangan ini Sebuah Perang bisa Dicegah atau Justru Dimulai'

Rabu, 09 November 2011 – 18:52 WIB

Foto: Ridlwan/Jawa Pos

ROMBONGAN Outstanding Student For The World Kemenlu 2011 mendapatkan kesempatan langka. Pelajar berprestasi internasional dari sembilan provinsi itu bisa melihat langsung proses sidang di General Assembly United Nations kemarin waktu New York ( Rabu, 9/11, dinihari WIB). ”Selamat datang di tanah internasional di sini kita sudah bukan di Amerika,” ujar Ellie Hobeika, staf Sekretariat Jendral PBB yang menyambut kami.

Kami melihat sidang itu dari atas balkon dengan tanpa suara dan tidak boleh memotret. Ruang sidang Majelis Umum PBB memiliki pola melingkar dengan tempat duduk untuk delegasi per negara. Jumlahnya 193 negara ditambah Palestina dan Vatikan sebagai observer (pengamat). ”Urutan duduknya tidak berdasarkan alpabet atau penyumbang terbesar, tapi dikocok seperti undian,” kata Ellie.

Masing-masing negara anggota memang harus menyumbang ke PBB sebagai bagian dari kewajiban internasional. Sumbangan terkecil menurut Ellie adalah 22 ribu USD per tahun. ”Negara-negara kecil seperti Zaire, Liberia atau Albania tentu tak bisa menyumbang banyak,” katanya.

Komplek markas besar PBB terdiri dari empat gedung utama. Luasnya mencapai 18 hektar. ” Dulu sebelum dibangun, disini adalah slaughter house (tempat penyembelihan hewan),” kata Ellie yang berasal dari Libanon itu. Gedung mulai dibangun pada tahun 1947 saat pengusaha John D Rocckerfeller menyumbangkan dana untuk PBB dan selesai dua tahun setelahnya. Bagian gedung yang tertinggi mencapai 153,9 meter dengan 39 lantai.

Di salah satu bagian gedung, Ellie menunjukkan koleksi ranjau-ranjau darat yang sedang “diperangi” oleh PBB. Ranjau itu beraneka bentuk. ”Ini ranjau yoyo, harganya hanya sekitar tiga USD (sekitar Rp 27 ribu, red) tapi sangat mengerikan karena menargetkan anak-anak kecil sebagai sasaran,” katanya. Ranjau yoyo sering digunakan dalam konflik di negara negara Afrika.

Ellie lantas mengajak Jawa Pos dan tim ke ruang yang sangat penting bagi tata pergaulan internasional. Yakni, ruang Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Di ruangan itu, keputusan untuk memerangi atau memberi sanksi pada suatu negara diambil. Dewan Keamanan memiliki lima anggota tetap yakni Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Rusia, dan Perancis dan 10 anggota tidak tetap.

”Di ruangan ini sebuah perang bisa dicegah atau justru dimulai. Di sini juga tempat mengeluarkan sanksi internasional seperti untuk Iran dan Libya yang baru saja dikeluarkan,” kata Ellie. Pengamanan ruang Security Council lebih ketat dibanding bagian gedung yang lain karena tentu bagian ini lebih strategis menjadi target serangan terorisme.

Di lantai paling bawah, ada toko souvenir resmi PBB. Yang dijual adalah oleh oleh khas dari 193 negara anggota PBB. Nah, barang dari Indonesia yang dijual disitu adalah koleksi mutu manikam dan intan dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kalung-kalung itu dijual dengan harga terendah 399 USD (sekitar Rp 3,6 juta).

Rombongan OSTW juga berkesempatan diskusi dengan pimpinan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) di kantornya. UNESCO adalah badan dalam PBB yang fokus pada isu pendidikan, kebudayaan dan komunikasi.

”Youth and better generation are our main focus (pemuda dan generasi masa depan adalah prioritas utama kami),” ujar Senior Officer UNESCO Suzanne Bilello. Suzanne agak terperangah saat masing-masing tim OSTW memperkenalkan diri. ”Anda semua hebat, ada yang juara olimpiade biologi, olimpiade robot, olimpiade debat. Wow amazing,” katanya.

UNESCO juga “mewawancarai” tim soal kurikulum pendidikan di Indonesia. Ruth Nainggolan dari SMA 81 Jakarta mengeluhkan sistem SMA di Indonesia yang hanya hanya menjuruskan siswa menjadi IPA dan IPS. ”Saya melihat SMA di AS sangat asyik, bisa memilih sendiri pilihan studi yang diinginkan,” kata anggota tim debat bahasa Inggris di Skotlandia ini.

Wisnu Aryo Setyo dari Bandung menambahkan soal ujian nasional yang dibuat setara antara soal untuk siswa SMA di Jakarta dan siswa SMA di Papua. ”Padahal akses untuk pendidikan tentu beda. Bisakah Unesco bertindak untuk hal ini,” katanya.

Menurut Suzanne, UNESCO tidak bisa langsung ikut campur dalam penentuan kurikulum sekolah di negara negara anggota PBB. ”Tapi kami bisa membahasnya di konferensi-konferensi para pendidik yang rutin kami adakan,” katanya.

Pimpinan rombongan Firdaus Dahlan dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri justru bangga dengan kejujuran siswa Indonesia di depan pimpinan Unesco.” Ini menunjukkan freedom of speech atau kebebasan berpendapat di kalangan siswa Indonesia. Itu pilar demokrasi yang penting,” katanya.

Hari ini (10/11) tim OSTW akan melakukan presentasi di Harvard University dan mengunjungi Massachussets Institut of Technology (MIT), dua kampus terbaik di dunia.(rdl)