Dibilang Terlalu Proteksionis, Dijawab ’’Tidak’'

Kalau ditanya, apakah saat ini sudah adil? Jawabanya tegas: belum. Apakah sudah sustain? Jawabannya pun sama tegasnya: belum. “Karena itu, konsep yang ada sekarang tidak bisa diteruskan, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena menyisakan kerusakan lingkungan yang maha dahsyat, ada kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan melepaskan impact ketergantungan daerah pada program jangka pendek, dan mengabaikan kepentingan jangka panjang,” ungkap Hatta.

Konsepnya? “Pendapatan SDA tak terbaharui, harus bisa dikembalikan sebesar-besarnya untuk rakyat, yang memungkinkan mereka mengembangkan ekonominya secara renewable resources. Ini prinsip, karena menyangkut distribusi kekayaan dari Non Renewable Resources. Namanya, SDA untuk rakyat. Ini penting, dan perlu terus disosialisasi. Karena itulah, saya hadir di acara ini,” ungkapnya.

“Jadi kalau dunia internasional menyebut di Wall Street Journal: Hatta terlalu nasionalisme, terlalu proteksionisme. Tidak! Saya katakan, ini tidak adil. Tidak transparan. Tidak akuntabel. Dari sinilah, Menko Perekonomian melakukan renegosiasi terhadap seluruh kontrak-kontrak karya Sumber Daya Alam yang sudah berjalan. Tidak bisa tidak. Harus dilakukan sekarang,” lanjut Hatta.

Misalnya? “Jangan ada orang mengelola 100 ribu hektare! Yang baru akan menggarap lahannya 30-40 tahun yang akan datang? Apa untungnya bagi pemda, rakyat, pemerintah? Perusahaan multinasional itu, cukup meletakkan aset itu di neraca, lalu IPO, memiliki cadangan ribuan ton mineral, dan harga saham akan naik. Ini yang sedang kami tertibkan, kami kritisi, dan kami otak-atik,” ungkap dia.

Hatta yakin, sikap kritis yang sedang dia lakukan ini pasti akan ditentang. “Tapi kami ingin adil. Royalti 1 persen misalnya, itu jelas tidak adil. Itu harus renegosiasi. Maksimum penguasaan lahan juga 25 ribu hektare. Sumber daya mineral juga tidak boleh hanya dikeruk, dinaikkan truk, dipasirkan, dimasukkan tongkang, dikapalkan, diekspor. Itu harus ditertibkan. Semua harus mengikuti konsep hilirisasi, diolah, dikelola dengan smelter di Indonesia. Agar kita punya value added, masyarakat berperan, penerimaan negara jelas, engineer bergerak, bukan hanya kuli bangunan yang dimanfaatkan,’’ ungkap dia. (bersambung/dk)