Dikepung KMP, Jokowi-JK Andalkan Koalisi dengan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk kesekian kali menunjukkan dominasinya di parlemen. Situasi tersebut kembali menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kedepan.  

Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto termasuk yang menilai, upaya KMP dengan menguasai kursi pimpinan DPR adalah untuk mengepung Jokowi-JK. Bahkan, menurut dia, upaya tersebut tidak akan berhenti cukup di situ.
      
Nantinya, lanjut dia, kelanjutan upaya mendominasi diprediksi akan berlanjut pada posisi kepala daerah. Terutama, jika memang UU pilkada nanti akhirnya resmi berlaku. "Kami sudah menduga rencana ini," tutur Hasto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, kemarin (2/10).
      
Soal penyebab langkah KMP tersebut, Hasto memprediksi bahwa hal itu dikarenakan Jokowi-JK yang mengusung pemerintahan bersih. Tidak ada kompromi dengan korupsi dan berbagai mafia, seperti impor, pajak, dan migas.
      
"Pemerintahan yang bersih ini yang membuat kegelisahan di elit tertentu. Sehingga, mencoba menghalangi kekuatan rakyat. Caranya, dengan penggalangan kekuasaan," ujarnya lelaki yang juga Deputi Tim Transisi tersebut.
      
Menurut dia, manuver Partai Demokrat yang dilanjutkan dengan masuknya Agus Hermanto menjadi wakil ketua DPR menunjukkan adanya skenario yang telah dirancang, dari UU pilkada hingga pemilihan pimpinan DPR. "Pimpinan DPR memang diakui cukup strategis. Tapi, ini tidak akan mempengaruhi langkah bersih-bersih," ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan nasib koalisi antara PDIP, PKB, Nasdem, dan PKPI? Hasto menuturkan, kalau kondisinya seperti ini, maka koalisi dengan rakyat adalah pilihan terbaik bagi Jokowi-Jusuf Kalla, dari pada mengandalkan suatu koalisi.

Tapi, tapi justru tersandera oleh berbagai macam kepentingan. "Pemerintahan yang tersandera seperti 10 tahun belakangan ini," jelasnya.

PDIP yang tidak memberikan ruang transaksional memberikan fondasi yang baik untuk Jokowi-Jusuf Kalla. Sehingga, upaya bersih-bersih pemerintahan itu menjadi lebih mulus lagi. "Ini semakin melancarkan upaya bebas korupsi," terangnya.

Apakah pemilihan pimpinan DPR merupakan hasil transaksi? Dia menjawab, sangat jelas ada transaksi dalam berbagai keputusan itu. Misalnya saat RUU pilkada disahkan, awalnya walkout, ternyata sudah ada deal terkait penetapan pemilihan pimpinan DPR.

"Walkout itu agar Partai Demokrat mendapatkan kursi pimpinan DPR. Kenyataannya, ada wakil ketua dari Demokrat," ucapnya.