Dinilai Solid, SBY Tidak Ke Riau dan Kepri

jpnn.com - JAKARTA – Atas alasan kepercayaan penuh terhadap para kader Partai Demokrat (PD) di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai bakal mampu meraih suara secara signifikan, maka Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak akan hadir di kedua provinsi tersebut untuk kampanye Pemilu Legislatif 2009.
"DPP sangat percaya, kader Partai Demokrat di Riau dan Kepulauan Riau sangat solid. Untuk itu, kita tidak perlu mengagendakan SBY ke sana," kata Sekjen DPP PD, Marzuki Ali, di Jakarta, Senin (16/3).
Ditegaskan Marzuki, target yang harus dicapai oleh masing-masing DPD PD itu, sesuai dengan kesepakatan adalah cukup 20 persen saja. "(Dan) untuk Riau dan Kepri, target itu sangat realistis," tegasnya.
Keyakinan lainnya, lanjut sang Sekjen, adalah bahwa Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004. Makanya, memperhatikan kondisi itu, PD berkeyakinan mampu mengimbangi suara Golkar di Riau dan Kepri.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Prof. Dr. Achmad Mubarok menegaskan bahwa kader PD tidak akan melakukan black campaign. "Kepada seluruh DPD provinsi dan DPD kabupaten/kota, sudah diingatkan agar tidak melakukan kampanye yang membuat partai lain tersinggung. Bangun simpati rakyat," tegasnya.
Sebagaimana yang telah diumumkan KPU, jadwal kampanye SBY diterbitkan Mensegneg melalui surat Nomor B-101/M.Sesneg/D-2/03/2009 tentang jadwal cuti kampanye Presiden. Jadwalnya dimulai di DKI Jakarta pada Jumat (20/3). Selanjutnya, Sabtu (28/3) di Sumatera Utara, dan Minggu (29/3) di Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Barat. Pada Jumat (3/4), SBY akan berkampanye di Jawa Timur, kemudian Sabtu (4/4) di DI Yogyakarta dan Minggu (5/4) di Jawa Tengah. (fas/JPNN)
JAKARTA – Atas alasan kepercayaan penuh terhadap para kader Partai Demokrat (PD) di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026