Diprediksi Ada Jenderal Polisi Maju Pilpres 2019
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penegak hukum yang terjun ke politik itu memiliki keuntungan.
Terutama, bila pernah menjadi reserse di bidang korupsi. ”Mereka mengerti betul yang mana korupsi dan tidak,” jelasnya.
Dengan begitu, penegak hukum yang menjadi politisi bisa menghindari korupsi. Namun, justru sebaliknya bila memang sejak awal ingin balik modal. ”Justru bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat korupsi yang dilakukan tidak diketahui,” ujarnya.
Boyamin menjelaskan, masyarakat tentunya akan dapat mengetahui mana pemimpin yang cenderung korup dan tidak. Dilihat apakah mereka saat kampanye memberikan uang dan sebagainya.
”Kalau dia memberi saat kampanye, jelas itu bagian dari penyebab korupsi,” tegasnya.
Bila ada mantan penegak hukum yang menjadi kepala daerah, tapi justru terlibat korupsi, tentu bukan hanya pemerintah daerah yang kena getahnya.
Mantan institusinya juga pasti terkenah getahnya. ”Semoga tidak ada jenderal yang korupsi saat jadi kepala daerah,” ujarnya. (idr)
Pangi Syarwi memprediksi, fenomena sejumlah jenderal polisi maju di Pilkada 2018 akan berlanjut di Pilpres 2019.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Rakernas V, PDIP Bahas Sikap dan Posisi Partai di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Menjelang Pilkada Serentak 2024, Agus Fatoni Minta Dukungan TNI
- KPU Makassar: Tak Ada Calon Kepala Daerah Jalur Independen
- Ketua MPR Ajak Kader FKPPI DKI Jaya Sukseskan Pilkada Serentak 2024
- Survei WE Institut: Elektabilitas Eri Cahyadi Tertinggi untuk Pilkada Surabaya 2024
- Cerita Jenderal Bintang dua dari Pedalaman Papua hingga Akpol