Dipuji Soetrisno Bachir, Puspayoga Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - ‎Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengapresiasi program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM, dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan. 

"Kita harus serius menangani dan mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di Indonesia," kata Soetrisno, saat rapat kerja antara KEIN dengan Kemenkop dan UKM, di Jakarta, Senin (15/2).

Soetrisno mengungkap, tingkat kesenjangan di Indonesia sudah semakin lebar. Sebuah data yang dia lansir menyebutkan rasio mencapai 0,41, namun di kota-kota besar sudah 0,45. "Untuk itulah, ayo dorong terus Kemenkop dan UKM menjalankan seluruh programnya, khususnya dalam membangun KUMKM," tandasnya.

Politikus PAN itu juga setuju dengan pernyataan Menkop UKM AAGN Puspayoga, yang menginginkan subsidi dialihkan saja dari pengadaan pupuk ke pembelian gabah petani. "Subsidi pupuk itu tidak sehat dan dikorupsi di lapangan. Yang diperlukan petani adalah gabahnya dibeli. Nah, pembelian gabah ini yang seharusnya mendapat subsidi agar petani mendapat harga yang bagus. Kami akan kasih masukan ke presiden terkait hal itu‎," janji Soetrisno.

Sementara Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya ingin mensinergikan program-program unggulan di kementeriannya dengan KEIN. 

"Yang menjadi masalah KUMKM saat ini adalah permodalan, penguatan kelembagaan, dan regulasi. Untuk itu, kami melakukan langkah Reformasi Total Koperasi untuk menjawab masalah-masalah tersebut," ujar Menkop.

Puspayoga menjabarkan, reformasi tersebut menyangkut rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi. "Kami sudah membubarkan 62 ribu koperasi tidak aktif dan memasukkan 147 ribu koperasi sehat dalam database secara online‎. Kami juga sekarang lebih mengarah kepada kualitas koperasi, bukan hanya jumlahnya. Nah, terkait pengembangan koperasi, kami bekerjasama dan bersinergi dengan kementrian lain seperti Kementan, Kemendag, Kemendagri, dan Kemenkum HAM," paparnya.

Menkop menegaskan, pihaknya tidak ingin koperasi dan UMKM hanya dijadikan sebagai alat kepentingan politik sesaat. "Selain itu, tiga pelaku usaha yang ada, BUMN, swasta, dan koperasi, bisa seiring dan sejalan," pungkas Puspayoga. (adk/jpnn)