Direktur CISS Tidak Setuju Jika TNI-Polri Ditarik dari Papua
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro tidak sepakat apabila pasukan TNI dan Polri ditarik dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
Menurut pria yang karib disapa Simon itu, TNI memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum berat hingga tuntas.
Apalagi masih ada empat karyawan PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui nasibnya dan masih hilang.
"Seruan yang disampaikan gubernur Papua tidak tepat. TNI-Polri tidak boleh ditarik karena masih punya tugas menyelesaikan kasus," kata Simon, Minggu (23/12).
Simon menambahkan, kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga juga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), menjaga keamanan, dan ketenteraman masyarakat.
"Justru kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga untuk menjalankan tugas utama melindungi dan menjaga wilayah Indonesia, termasuk menjaga situasi kondusif saat perayaan Natal," ujar Simon.
Simon menjelaskan, kelompok separatis di Papua telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melawan kedaulatan NKRI.
Menurut dia, kelompok separatis harus ditindak tegas karena bisa mengancam kedaulatan NKRI.
Ngasiman Djoyonegoro tidak sepakat apabila pasukan TNI dan Polri ditarik dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Masyarakat Suku Kopkaka Tolak Keberadaan KKB yang Jadi Momok Menakutkan
- 5 Berita Terpopuler: Pintu Tol Honorer jadi ASN Terbuka, Nasib P1-P4 Bagaimana? BKN Mengungkapkan Sesuatu
- Kepala Suku Ini Minta TNI-Polri Bertindak Tegas terhadap KKB
- Ubah Sebutan KKB Menjadi OPM, Panglima TNI Banjir Dukungan
- Pengamat Militer Apresiasi Jenderal Agus Atas Keberanian Mengubah Penyebutan KKB Jadi OPM