DJKI Diminta Tanggung Jawab soal Polemik Merek Kaso dan KasoMAX

"Kami juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM, khususnya DJKI, untuk lebih bertanggung jawab. Jika Mahkamah Agung memutuskan ada kekhilafan, DJKI harus segera menghapus merek tersebut dari daftar, bahkan berinisiatif melakukan upaya penghapusan merek yang merupakan kewanangan dari Menteri dalam hal ini DJKI," tegas Teddy Anggoro.

Dalam kasus ini, dua perusahaan baja ringan, pemegang hak atas merek KASO dan KasoMax bersitenggang. Meskipun, keduanya terdaftar di kelas enam untuk produk baja ringan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

Ketegangan semakin memuncak ketika pemilik merek Kaso disebut mengkriminalisasi secara hukum terhadap KasoMAX. (tan/jpnn)